Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama beri Penguatan Kehumasan dan SIPP untuk 5 Satker Kanwil Kemenkumham Sumbar

 

 

 

PADANG - Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Pagar Butarbutar beserta rombongan melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang guna berikan penguatan Kehumasan dan SIPP bagi 5 Satuan Kerja (Satker) yang berada di wilayah Kota Padang.
.
Kunjungan yang dilaksanakan pada Senin (21/09) siang ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
.
Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Pagar Butar-Butar menyampaikan bahwa pentingnya setiap UPT maupun Kanwil untuk terus meningkatkan publikasi yang melahirkan citra positif terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tak lupa juga, beliau menyampaikan bahwa Fungsi Kehumasan menjadi garda terdepan dalam Publikasi Berita/Kegiatan memiliki pengaruh yang cukup besar bagi Satker yang sedang berjuang meraih Predikat WBK / WBBM, yakni 15% dari total penilaian Menpan-RB. Hal ini tentu menjadi PR tersendiri bagi UPT, Kanwil maupun Kementerian agar terus mendorong admin-admin Kehumasan masing-masing dalam melakukan Publikasi Berita/Kegiatan. "Minimal 1 UPT, 1 Berita perhari, atau One News for One Day" lanjutnya.
.
Selain menjelaskan peran fungsi kehumasan, Pagar juga menjelaskan tentang SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) yang juga sangat penting dalam pembangunan ZI. “Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama mempunyai tusi yaitu menerima pengaduan pelayanan masyarakat," kata Pagar. "SIPP sebagai salah satu instrumen pelayanan publik kepada masyarakat, harus update datanya (yang diinput) oleh kanwil dan satker,” tegas Pagar
.
Sementara itu, Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum, Deswati menjelaskan tentang peran penting SIPP. Kebijakan PermenPANRB No.13 Tahun 2017 tentang SIPP menjelaskan, SIPP sebagai media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. "Nantinya, SIPP diharapkan dapat menjadi big data informasi terkait pelayanan publik," ujar Deswati. (Tedy, Widi)